BBM Naik, Beras Naik, Pajak Naik, Gaji Pegawai Pajak Naik, DP Mobil Pejabat pun Ikut Naik, Tapi Rakyat Di Sini Makan Ubi
Siaran pers Kementerian ESDM, di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, harga premium penugasan di luar Jawa-Bali yang per 1 Februari 2015 ditetapkan Rp6.600 naik menjadi Rp6.800 perliter mulai 1 Maret 2015.
Masa reses anggota DPR periode 2014-2019 bertambah, dari sebelumnya empat kali dalam setahun kini menjadi lima kali. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Selain masa istirahat parlemen bertambah, juga ada perubahan besaran dana operasional reses yang masuk ke kantong wakil rakyat. Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti membenarkan adanya perubahan anggaran reses anggota DPR. Tetapi soal angkanya, Winantuningtyastiti tidak menyebutkan pasti.
“Kalau rinciannya tidak hafal. Tetapi prinsipnya dialokasikan karena perintah UUMD3. Ada tugas anggota DPR memperjuangkan aspirasi pembangunan daerah, sosialisasi undang-undang, ada tugas untuk kunjungan jika ada kasus di dapilnya. Itu semua penambahan didukung staf, tenaga ahli termasuk aspri. Itu ada biayanya,” kata Winantuningtyastiti saat dihubungi merdeka.com, Kamis (26/2).
Meski tidak menjelaskan rinci dana reses anggota DPR, tetapi jika mengacu pada angka terakhir, tiap anggota DPR mendapatkan dana reses Rp 150 juta dari nominal sebelumnya Rp 40 juta. Dana ini hanya buat anggota, belum termasuk staf, tenaga ahli dan aspri.
Hal yang mengejutkan lagi adalah dalam kode etik DPR, penggunaan dana reses tidak diatur secara spesifik laporan pertanggungjawabannya. Hal itu dikarenakan laporan reses bersifat administratif.
Karena bebasnya penggunaan dana tanpa terikat laporan pertanggungjawaban ini, berimbas pada sanksi yang juga tidak secara spesifik diatur. Hanya ada aturan norma umum seperti larangan bagi anggota untuk menyalahgunakan wewenang.
“Itu mekanismenya masih dibahas tim ada dari fraksi, termasuk pertanggungjawaban (dana reses),” terangnya.
Berbagai fasilitas yang dimiliki anggota DPR ini seakan berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Indonesia. Terlebih harga beras sekarang yang melejit tinggi, tentu berimbas pada kehidupan rakyat miskin. Boro-boro makan enak, bisa mengisi perut yang kosong pun suatu berkah bagi rakyat miskin.
Berikut salah satu fakta miris rakyat hidup susah di tengah DPR menggodok aturan soal kenaikan gaji.
Suku terasing atau Binggi Yang Mengkonsumsi Ubi-ubian
Suku terasing atau Binggi, yang bermukim di Dusun Saluraya, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini semakin kesulitan mendapatkan pasokan makanan. Hal ini akibat lahan pertanian mereka tergerus dampak pengembangan kelapa sawit.
“Lahan pertanian kami tergerus akibat pengembangan kelapa sawit yang dilakukan perusahaan swasta. Saat ini, warga Binggi hanya mampu mengonsumsi Ubi Talas yang dikumpulkan dari hutan sebagai pengganti beras untuk bisa bertahan hidup,” kata Ube, warga suku terasing dengan bahasa khas lokal di Pasangkayu, seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/10).
Menurut dia, untuk mendukung ekonomi masyarakat terasing maka mereka setiap hari mengumpulkan batu gunung untuk kemudian dijual.
“Lahan kami berada di pinggiran lahan HGU milik perusahaan sawit. Bahkan, tanah adat yang turun temurun ditempati telah dirampas perusahaan sawit. Bahkan, kami diusir ke luar untuk perluasan lahan sawit milik perusahaan tanpa ganti rugi,” kata Ube, yang juga tokoh masyarakat suku terasing.
Dia mengatakan untuk bertahan hidup maka suku terasing harus mengonsumsi umbi-umbian sebagai pengganti beras.
“Setiap harinya baik perempuan maupun laki-laki harus ke hutan guna mencari talas untuk dimakan pada siang hari. Setelah sorenya maka warga kembali menambang batu gunung untuk mendukung beban ekonomi,” jelasnya.
Apalagi, kata dia, semenjak tanah adat yang ditempati secara turun temurun sudah tidak ada karena semua lahan itu telah “dirampas perusahaan”.
“Sebetulnya kami sudah berpindah ke pinggir lahan perkebunan semenjak lahan kami jadi kebun sawit yang konon berada di kawasan HGU,” jelasnya.
Ia menyesalkan karena nyaris tak ada perhatian pemerintah kepada suku terasing dengan mementingkan kapitalis yang telah menguasai lahan warga. Ube menyampaikan dusun Saluraya saat ini hanya dihuni 45 kepala keluarga dengan kondisi atap rumah yang mulai bocor-bocor dan tidak berdinding.
Makan Garam
Miris melihat gambaran hidup yang dilakoni Masuda (70) janda yang tinggal di Dusun Baluk Rening, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Selain tinggal di gubuk reyot, janda ditinggal mati suaminya ini juga sakit-sakitan sejak setahun lalu.
Masuda yang renta ini kini hanya tinggal dengan cucunya yang juga yatim piatu dan dirawatnya sejak kecil di gubuk reyot tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Masuda hanya bisa berjualan cabai dan makanan kecil di rumahnya. Terkadang dia juga membuat sapu lidi dan berjualan kayu bakar.
Ditemui di gubuknya, Musada mengaku tinggal menumpang di tanah milik adiknya sejak puluhan tahun lalu.
“Sejak saya menikah, suami saya tidak memiliki tanah. Namun jika diberikan bantuan bedah rumah, adik saya memberikan tanah ini untuk ditempati,” jelas wanita yang sudah renta ini, Kamis (26/2) di Jembrana.
Dikatakannya dalam sehari belum tentu dia mendapatkan uang. Sehingga dia hanya bisa memanfaatkan beras miskin yang didapatkannya, dan dicampur dengan jagung atau ketela untuk menghemat beras.
“Kadang kami makan nasi dengan garam saja, kadang pakai sayur, itupun kalau punya uang. Cucu saya harus makan nasi dan bekal kalau mau sekolah, kalau tidak, dia nangis,” ujar Masuda lirih.
Masuda mengaku pasrah dengan kondisi hidupnya sekarang ini. Dia hanya berharap tidak sampai sakit keras seperti yang dialami suaminya, karena dia takut tidak ada yang merawatnya.
Komentar
Posting Komentar